NasionalSuara Rakyat

Nora Idah Nita: JHT 56 Tahun Merugikan Buruh dan JHT Itu Murni Milik Buruh

BANDA ACEH – Anggota DPRA Dapil Aceh VII Fraksi Partai Demokrat, Nora Idah Nita, SE menilai kebijakan Jaminan Hari Tua (JHT) 56 tahun tidak berpihak kepada nasib buruh. Karenanya, dia meminta kepada pemerintah khususnya Menaker untuk mencabut kebijakan tersebut.

“Kebijakan JHT tersebut sangat merugikan buruh, karena harus menunggu usia 56 tahun baru bisa mengambil dana JHT mereka,” kata Nora Idah Nita kepada aceh.beritanasional.id,  Minggu (20/2/2022).

Menurut Nora, banyak buruh habis kontrak di usia rata-rata 40 tahun dan saat mereka tidak lagi bekerja, maka tidak mungkin mereka menunggu lama hingga usia 56 tahun hanya untuk menerima JHT.

“Dana Jaminan Hari Tua murni milik buruh, seharusnya tidak perlu menunggu sampai usia 56 tahun baru bisa mencairkannya, lagipun rata-rata kontrak buruh antara 15-20 tahun saja,” sebut Nora, yang juga menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Aceh Tamiang ini.

Nora menambahkan apalagi ditengah kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini dana tersebut tentunya sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup mereka para buruh.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Permenaker Nomor 2 thn 2022 soal pencairan JHT inipun telah menjadi polemik, dibeberapa daerah para buruh telah menyampaikan keberatanya melalui aksi unjuk rasa.

“Karenanya saya selaku wakil rakyat meminta Pemerintah agar lebih mendengar dan memperhatikan lagi nasib buruh, jangan sampai dengan kebijakan tersebut para buruh terzalimi,” ungkap Nora Idah Nita.

Sementara itu Ketua Fraksi Demokrat di DPRA, Nurdiansyah Alasta mengatakan, bahwa selaku perpanjangan tangan Partai Demokrat di parlemen Aceh, fraksi Demokrat di DPRA mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri tersebut.

“Selaku perpanjangan tangan partai Demokrat di parlemen Aceh dan ikut menyuarakan aspirasi masyarakat di daerah, kita mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri tersebut karena merugikan pekerja” ucap pria yang akrab disapa DNA tersebut.

Selanjutnya pria yang menjabat sebagai Bendahara Umum DPD Demokrat Aceh ini menambahkan bahwa pemberlakuan Peraturan Menteri tersebut merugikan pekerja di seluruh Indonesia termasuk Aceh.

“Peraturan Menteri ini akan merugikan pekerja di seluruh Indonesia, termasuk Aceh. Oleh karena itu, kita di Aceh yang merasa dirugikan oleh aturan tersebut juga harus memiliki suara yang sama untuk menolak aturan itu” tutup Nurdiansyah.  []

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button