KatamerekaNasional

Jadi PPK dan PPS, Ini Syaratnya

BERNASACEH.ID, ACEH TAMIANG — Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) resmi menerbitkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Pemilu dan Pilkada.

Karena PKPU ini baru saja diterbitkan menjelang bakal diumumkannya secara resmi Pendaftaran PPK dan PPS Pemilu 2024, calon peserta harus mengetahui apa saja syarat PPK, PPS serta KPPS pada Pemilu 2024.

Berbeda dengan sebelumnya, pendaftaran PPK dan PPS Pemilu 2024 yang akan segera dilakukan ini akan dilakukan secara online, menggunakan sistem teknologi informasi khusus yang dibuat KPU. Aplikasi itu diberi nama Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc atau disingkat SIAKBA.

Untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Badan Adhoc Pemilu 2024 calon peserta diwajibkan untuk memiliki akun SIAKBA yang akan digunakan untuk pendaftaran.

Selain harus memiliki akun SIAKBA, calon peserta juga harus mengerti dan paham tata cara pendaftaran.

Lalu apa saja syarat untuk menjadi anggota Badab Adhoc berdasarkan PKPU terbaru ini? Dikutip dari PKPU Nomor 8 Tahun 2022 yang baru saja terbit, untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS maka Anda harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;

b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurangkurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;

g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan

i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.()

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button