DaerahSuara Rakyat

Ikuti Amar Wali Nanggore, Masyarakat di Areal Sengketa HGU PT Rapala Temui Legislatif

ACEH TAMIANG – Masyarakat Kampung Perkebunan Sungai Iyu Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang terus menerus melakukan berbagai upaya agar kawasan permukimannya dapat dilepaskan dari HGU PT. Rapala seluar 10.7 hektar.

Upaya – upaya tersebut sudah dijalani selama 8 tahun yang lalu. Namun hingga saat ini masih terbentur dan belum mendapatkan hasil.

Pada tanggal 21 Januari 2022 lalu melalui koordinasi Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Teuming dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) setempat Datok Penghulu bersama Tokoh Masyarakat setempat melakukan audensi dengan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Tengku Malik Mahmud Al Haythar di Banda Aceh.

Pada audiensi tersebut turut dihadiri, Staf khusus Wali Nanggroe Bidang Politik, Kamaruddin Abubakar (Abu Razak), Bidang Hukum, Teuku Kamaruzzaman, Bidang Ekonomi Keuangan dan Infrastruktur, Dr. H. Rustam Effendi, SE, Econ, Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe, Dr. H. Sayuthi, M. Ag, Majelis Tinggi Tuha Lapan Wali Nanggroe Perwakilan Aceh Tamiang, T. Khairuddin, serta T. Bakri dan Kepala Mukim, Tgk M. Yusuf.

“ Pada 21 Januari 2022 lalu kita telah beraudensi dengan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Tengku Malik Mahmud Al Haythar di Banda Aceh. Amar putusan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe melalui staff khususnya, kita disarankan menjumpai lembaga legislatif,” ungkap Datok Penghulu Kampung Perkebunan Sungai Iyu Kecamatan Bendahara, Ramlan saat beraudensi dengan Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, Selasa (8/2/2022).

 

Datok Penghulu Kampung Perkebunan Sungai Iyu beraudensi dengan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Tengku Malik Mahmud Al Haythar di Banda Aceh. (Foto : Ist)

Ramlan yang didampingi Majelis Tinggi Tuha Lapan Wali Nanggroe Perwakilan Aceh Tamiang, T. Khairuddin, menyampaikan audensi yang dilakukan ini sesuai dengan amar putusan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe.

Datok penghulu atas nama masyarakatnya meminta PT. Rapala untuk melepaskan 10,7 Ha areal perusahaan untuk melengkapi administrasi kampong.

“Kita bukan meminta kerjaan, lahan perusahaan yang sudah di inclub/dilepaskan untuk administrasi kampong, yang nantinya diareal tersebut ada 65 Kepala Keluarga,” urainya.

Lebih jauh, Ramlan menjelaskan, perjuangan dalam menuntut hak masyarakat atas lahan perusahaan itu telah terjadi selama 8 tahun, tapi belum selesai sampai sekarang.

“Kelengkapan administrasi kampong tersebut sesuai dengan, Peraturan Gubernur no13 tahun 2013 tentang luasan areal administrasi kampong,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon SH menjelaskan, pada dasarnya sebagai lembaga legislatif akan menampung aspirasi masyarakat.

“Kita akan mendampingi mereka (warga Desa Perkebunn Sungai Iyu,red) baik tingkat kabupaten maupun provinsi,” ucapnya.

Secara terpisah Ketua KPA Wilayah Teuming Muhammad Nadir mengatakan persoalan areal permukiman masyarakat Kampung Perkebunan Sungai Iyu dengan PT. Rapala ini sudah kita koordinasikan dengan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Tengku Malik Mahmud Al Haythar dan Datok Penghulu bersama Tokoh Masyarakat setempat juga sudah beraudensi dengan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe.

“Insya Allah, Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Tengku Malik Mahmud Al Haythar cukup merespon. Melalui staf khususnya memrintahkan KPA dan BRA Aceh Tamiang untuk mendampingi serta mencari solusi agar yang dialami masyarakat Perkebunan Sungai Iyu ada titik temu dan memiliki areal permukiman,” sebut Muhammad Nadir alias Baja.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua BRA Aceh Tamiang, Agus Salim melalui Penghubung BRA Propinsi, Nurul Alam bahwa untuk persoalan sengketa areal permukiman masyarakat Kampung Perkebunan Sungai Iyu saat ini menjadi tugas utama bagi KPA dan BRA.

” Kita akan terus bantu penyelesai persoalan ini. Insya Allah dalam waktu dekat ini sudah dijadwal akan turut tim Wali Nanggore,” jelas Nurul Alam. (ERWAN)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button